Hasil Amandemen Uud 1945 Dan Tahapannya

Pengertian dan definisi Amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, atau yang sering disebut amandemen. Sebenarnya apakah yang dimaksud amandemen itu? Secara bahasa, amandemen berasal dari Bahasa Inggris, to amend atau to make better. Amandemen yaitu penambahan atau perubahan, ada beberapa pengertian ihwal perubahan ini, diantaranya: penggantian naskah yang satu dengan naskah yang sama sekali berbeda, perubahan dalam arti dalam naskah Undang-Undang Dasar dengan menambahkan, mengurangi, atau merevisi sesuatu rumusan dalam naskah Undang-Undang Dasar itu berdasarkan tradisi negara-negara Eropa Kontinental, perubahan dengan cara melampirkan naskah perubahan itu pada naskah Undang-Undang Dasar yang sudah ada, dan inilah yang biasa disebut dengan istilah amandemen berdasarkan tradisi Amerika Serikat.

Pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat penggantian dasar negara, baik itu Pancasila, bentuk negara kesatuan, maupun bentuk pemerintahan presidensiil. Tetapi hanya menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melaksanakan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melaksanakan perubahan terhadap hal-hal yang fundamental dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Tujuan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Husnie Thamrien, yaitu : untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara supaya sanggup lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat, memperluas partisipasi rakyat supaya sesuai dengan perkembangan paham demokrasi, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan sumbangan hak supaya sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat insan yang menjadi syarat negara hukum, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasan secara tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang gres untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman. Atau secara umum, tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut:

Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara
Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat
Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan sumbangan HAM
Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara demokratis dan modern
Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara
Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara

Tahapan dan Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Sejak Proklamasi hingga kini telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan periode yaitu :

Periode 18 Agustus 1945 – 27 desember 1949 (UUD 1945)

Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (RIS 1949)

Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (UUDS 1950)

Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 (UUD 1945 amandemen)

Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000(amandemen ke 1)

Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001(amandemen ke 2)

Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002(amandemen ke 3)

Periode 10 Agustus  2002 – hingga sekarang(amandemen ke 4)

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yaitu sebagai berikut:

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pertama diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999

Pada amandemen ini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1).

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Kedua diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000

Pada amandemen II ini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Ketiga diadakan pada tanggal 9 November 2001

Pada amandemen III ini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat  (1) s/d (6).

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Keempat diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002

Pada amandemen IV ini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.

Demikian klarifikasi ihwal Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Silakan kunjungi artikel SistemPemerintahan lainnya.